Bitung – Kusutnya kebijakan Perikanan di Kota Bitung mendapatkan perhatian dari generasi muda. Gerakan Pemuda Marhaen memberikan perhatian khusus polemik yang terjadi ini.
Kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Menteri KKP Susi Pujiastuti, yang juga selaku ketua pengendali pemberantasan ilegal fishing ini, diangap kalangan pengusaha perikanan sangat memberatkan.
Keenganan menteri Susi Pujiastuti untuk berkompromi dengan pihak industri perikanan mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian di kota Bitung.
Hein Kojongian dari pihak HNSI Sulut sangat kecewa dengan kebijakkan Kementerian KKP yang mengeluarkan kebijakkan tanpa konsultasi dengan pihak industri perikanan.
“Tinggal 3 Perusahaan yang efektif beroperasi, sehingga ribuan karyawan terpaksa dirumahkan”,ujar pengusaha ikan ini. Menurutnya bahan ikan yang langka berdampak pabrikan tak bisa beroperasi secara optimal. Bahkan lalu harus mengimpor dari Korea dan India untuk bahan bakunya.
Salman Saelangi aktivis GPM berharap adanya titik temu dari konflik ini. “Kepentingan nelayan , industri, konsumen dan pemerintah harus sinergi agar tak ada terkesan dikorbankan”, ujar alumnus FPIK Unsrat ini.
Berty Mendur pemerhati kemasyarakatan berharap industri perikanan harus memberi keuntungan lebih bagi petani nelayan, yang mungkin selama ini kurang optimal.
Menurut Berty pemerintah jangan menyamaratakan bahwa semua kapal dan pabrikan telah melanggar dan harus ditenggelamkan bisnisnya.
Jefry Rawis tokoh pemuda nasional berharap ada rekomendasi dan solusi cepat oleh OD SK sebagai pemimpin Sulut yang baru untuk kisruh perikanan ini.
Melki Buatasik dan Steven Sumolang juga berharap agar nelayan harus sejahtera. Walau industri juga harus untung, menurut aktivis mahasiswa 98 ini.
“Jangan pengusaha eksploitasi seenaknya, lalu justru nelayan menderita, apalagi lalu, pemerintah sepertinya tak berpihak kepada kaum marhaen (nelayan)”, ujar Melki, tokoh pemuda Talaud ini yang diiakan oleh Marlon, Santo dan Edwin para aktivis GPM.
Sebagaiamana diketahui akhir bulan lalu pihak Asosiasi Perikanan Indonesia diundang hearing oleh komisi 4 DPR RI dengan pihak Kementerian KKP untuk menyelesaikan polemik perikanan tersebut.
Hein Kojongian dan Basmi Said yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan hasil FGD di Sulut tentang rekomendasi masukkan bagi Industri Perikanan untuk solusi polemik ini.
