Manado- Diskusi Publik yang mengangkat Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang digelar oleh Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) Provinsi Sulawesi Utara yakni Taufik Tumbelaka dengan Forum Wartawan DPRD Sulawesi Utara berjalan Sukses.
Taufik Tumbelaka yang juga sebagai pengamat politik, Pemerintahan dan Kemasyarakatan ini, juga menghadirkan Senator DPD-RI Daerah pemilihan Sulawesi Utara yaitu Marhani Pua bersama dengan beberapa akademisi.
Dalam diskusi ini Taufik Tumbelaka menitik beratkan pada sektor Pariwisata, kepada peserta diskusi Taufik mengungkapkan, peran pemerintah Sulawesi Utara yakni Gubernur Olly Dondokambey sudah berjalan maksimal, tapi ada beberapa hal yang harus dikaji lebih dalam dan komphorhensif oleh pemerintah dimana program pariwisata harus menjadi industri yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Belum terlihat konsep bagus pariwisata di Sulawesi Utara. Ambil contoh di Yogyakarta, pariwisata sudah menjadi industri yang keuntungannya dinikmati semua masyarakat mulai pemilik hotel, penginapan kecil hingga pedagang kaki lima. Industri kerajinan souvenir hidup, akomodasi hotel dilengkapi ornamen khas sehingga wisatawan merasakan langsung suasana daerah,” ujar Taufik Tumbelaka, kamis (28/12/2017) Sore.
Mantan aktivis UGM ini juga menyatakan sikap kurang setuju penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang yang menurutnya akan mematikan aktivitas wisata daerah lain di Sulawesi Utara.
“Penetapan KEK Pariwisata itu seperti memprioritaskan kawasan tertentu, padahal bicara pariwisata universal harus melibatkan potensi wisata semua daerah 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Bagaimana dengan program satu objek wisata unggulan di setiap kabupaten dan kota yang digaungkan sebelumnya,” tandas Taufik Tumbelaka.
Sebelumnya, Sisco Manosoh, dari Forward Sulut mempertanyakan kunjungan wisatawan China terbilang banyak di Provinsi Sulawesi Utara namun jasa kunjungan hanya didominasi travel tertentu.
“Sebagai wartawan kami menerima banyak laporan dari pengelola jasa wisatawan bahwa kunjungan wisatawan terbilang banyak di Sulut hanya dikuasai travel tertentu. Artinya, tidak ada keadilan bagi jasa pengelola wisata,” tukas Sisco Manosoh.
Hal lain diungkapkan Ketua Pewarna Sulut ini, program pariwisata pemerintah provinsi kurang menyentuh wilayah Nusa Utara yakni Kabupaten Sitaro, Sangihe dan Talaud.
“Program pariwisata provinsi harus menyentuh 15 kabupaten dan kota, namun kelihatan giat pariwisata hanya fokus di Manado dan Minahasa, sementara daerah lain masih tertinggal,” tandas Sisco Manosoh.
Menjawab pertanyaan Sisco Manosoh, anggota DPD-RI, Ir Marhanny Pua, mengakui masih terdapat kelemahan pada program pariwisata di Sulawesi Utara. Sebagai anggota DPD pihaknya terus bersinergi memberi masukan positif kepada pemerintah daerah.
“Soal travel sudah saya diskusikan dengan bapak Gubernur kedepan pemerintah akan melakukan pengendalian travel menuju persaingan bebas dan sehat. Sekarang masih tahap awal selanjutnya kompetisi sehat,” jelas Marhanny Pua pada diskusi yang dipandu Sekretaris Forward, Hendra dan Robby Mononimbar.
Begitu pula angka kunjungan wisatawan tahun ini hampir 100.000, lanjut Marhanny Pua, harus berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Daerah kunjungan wisatawan harus didukung penyediaan objek wisata sekaligus infrastruktur.
“Industri souvenir harus didorong agar masyarakat daerah ikut menikmati. Pemerintah juga harus mendorong pengembangan wisata di Nusa Utara,” ucapnya.
(Ardybilly)
