MANADO—Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi sulawesi Utara mengelar pertemuan dengan akademisi, Ormas, Organisasi kepemudaan dan Pers. Mengambil tema “Pengawasan Pemilu Partisipatif” Tahapan Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019. Domederatori oleh John Suak anggota Bawaslu Sulut, FGD ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado, senin kemarin (17/7).
Pengamat politik Dr Ferry Daud Liando memberikan masukkan untuk memperkuat pengawasan partisipatif pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 nanti, usulnya masyarakat perlu dibekali pengetahuan. Bagi dosen FISIP Unsrat ini, dipikirkannya perlu digagas kelembagaan bagi partisipasi masyarakat.
Menurut akademisi FISPOL Unsrat ini, pengetahuan tersebut tentunya tentang pemilu dan pilkada. Terutama mana yang menjadi bagian pelanggaran, baik yang dilakukan penyelenggara, peserta maupun pemilih. “Jika masyarakat tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pemilu dan pilkada, maka masyarakat akan apatis dalam hal partisipasi,” ujarnya.
Perlu juga dibuka ruang akses masyarakat dalam berpartisipasi, lanjutnya. Dia menilai, karena selama ini masyarakat kesulitan akses menyampaikan informasi pelanggaran kepada siapa, di mana dan kapan.
“Kemudian, feed back atau respon balik terhadap laporan masyarakat tehadap pelanggaran pemilu dan pilkada harus dapat dibuktikan. Apakah laporan masyarakat itu diterima atau tidak. Kalau diterima apakah diproses lanjut atau tidak. Kalau diproses lanjut, apalah proses itu dieksekusi atau tidak. Jika laporan masyarakat sampai dieksekusi maka partisipasi masyarakat akan makin baik,” jelasnya.
Tambah Liando, jika partisipasi masyarakat pada akhirnya memberikan dampak pada kualitas, baik proses maupun hasil, maka akan menjadi pemantik. “Itu dipastikan akan makin mendorong masyarakat lebih berpartisipasi lagi,” katanya.
Dia juga menekankan, partisipasi akan bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Jika kinerja penyelenggara tidak dapat dipercaya maka masyarakat akan pasif dalam berpartisipasi. “Semakin penyelenggara itu dipercaya publik, maka kontribusi partisipasi masyarakat akan semakin eksis,” pungkasnya.
FGD ini dihadiri anggota Bawaslu RI Mohammad Afifuddin, pengamat pemilu perludem Agus Melaz, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, anggota Bawaslu Sulut Johny Suak.
Afifuddin mengatakan, dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang, Sulut bukan termasuk daerah yang rawan. “Tetapi hal ini harus diantisipasi terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi kerawanan dan kecurangan saat Pilkada, Pileg, dan Pilpres nanti,” ungkapnya.
Ia berharap peran serta akademisi, media massa dan LSM turut berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan pilkada 2018 mendatang, sehingga indeks kecurangan akan turun bahkan kalau bisa tidak ada lagi.
“Kalau kerawanan ini dapat kita antisipasi dengan baik secara bersama-sama, akan jadi prestasi dan akan jadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia,” cetus Afifuddin.
Terpisah, Malonda mengungkapkan, peran serta akademisi, media massa, dan LSM diharapkan bukan hanya sekadar memberikan tanda tangan dalam MoU. Tetapi benar-benar membantu penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dan Panwas, agar hal-hal yang merugikan tidak akan terjadi.
Beberapa masukkan juga diberikan oleh orda GMNI Sulut, GAMKI Sulut, GMKI, HMI, Pemuda Muhamadiyah, KNPI Sulut serta Dr. Fitri Mamonto, Dr. Max Rembang, Heard Runtuwene dan dari pers. Turut hadir anggota Bawaslu Sulut Syamsurizal Musa, kepala sekretariat Herry Mawuntu dan staf Bawaslu. (HR)