SULUT – Terkait dengan mekanisme serta kriteria penerima program bantuan Pemerintah Provinsi Sulut melalui Dinas Sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19, sejumlah Tokoh Pemuda Sulut pun angkat suara.
Seperti yang dikatakan Saba selaku WAKIL KETUA ANSOR Minahasa-Tomohon bahwa Dinas Sosial seharusnya Lebih Proaktif untuk Memproteksi para Keluarga Korban positif Covid 19.
“Contohnya, Salah satu kasus yang terjadi di Tateli Kecamatan MANDOLANG kabupaten Minahasa, dimana keluarga dari pasien Covid 19 yang belum lama ini dinyatakan positif belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu pemerintah kabupaten maupun Provinsi. Seharusnya Sejak mereka di tetapkan Sebagai ODP atau PDP, pemerintah seharusnya sudah memikirkan kebutuhan para Keluarga Tersebut,” tandas saba, rabu (13/5).
Tak hanya itu, KETUA PEMUDA HINDU BMR, putra jaya juga mengatakan bahwa sesuai dengan data yang dirilis pemerintah provinsi Sulut update per tgl 11 mei 2020 bapok (Bantuan bahan pokok ) Masyarakat terdampak covid 19 melalui unsur lembaga keagamaan, dimana Wilayah BMR masih sangat kecil karena mengingat wilayah BMR itu kurang lebih 50% dari sulawesi utara.
“Seharusnya permohonan bantuan BMR itu menjadi skala prioritas oleh pemerintah provinsi sulut melalui dinas sosial, apalagi mayoritas masyarakat BMR itu saat ini sedang menjalankan ibadah puasa sudah selayaknya permohonan bantuan dari BMR untuk diturunkan Pemprov Sulut kepada warga BMR. Karena sesuai data yang dirilis pemerintah BMR bahwa yang terealisasi 1939 paket, Kotamobagu 3022 paket, Bolsel 150 paket, Bolmut 3 150 paket, Boltim 1152 paket ditambah lagi umat hindu di BMR juga belum ada sama sekali sampai saat ini yang menerima bantuan,” tandas putra jaya.
(Ardybilly)
