SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan, penyampaian laporan kinerja pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) serta laporan hasil reses III tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1/2019) siang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Wagub Steven Kandouw.
Laporan kinerja pimpinan DPRD diserahkan Wenny Lumentut, selanjutnya laporan AKD komisi 1 oleh Hanafi Sako, komisi 2 Noldy Lamalo, komisi 3 Amir Liputo dan komisi 4 James Karinda. Laporan kinerja Bapemperda oleh Netty Pantow dan BK Fanny Legoh.
laporan hasil reses Dapil Minsel dan Mitra diserahkan anggota DPRD Deky Palinggi. Namun sebelum diserahkan anggota DPRD Eddyson Masengi berkesempatan membacakan hasil reses mengingatkan kepada pemerintah merealisasikan aspirasi reses dari masyarakat. Dijelaskan Eddyson Masengi, pemerintah provinsi melalui instansi teknis terkait harus rajin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota menindaklanjuti aspirasi pembangunan dari masyarakat.
“Banyak aspirasi disampaikan banyak juga kewenangan kabupaten. Dilihatlah mana kewenangan provinsi segera ditindaklanjuti,” ujar Eddyson Masengi.
Eddyson Masengi menyampaikan banyak aspirasi masyarakat dapil Minsel dan Mitra diantaranya, ruas provinsi Mopolo ada anggaran tapi kecil agar ke depan ditambah. Jembatan kayu Raprap dan rehabilitasi ruas Popontolen-Tanawangko.
“Di Tompaso Baru ada pencetakan sawah tapi tidak ada air. Juga aspirasi normalisasi Sungai Ranoyapo. Pembangunan pengaman pantai di Boulevard Amurang mangrove dirusak. Mestinya pembangunan tidak merusak ekosistem,” tutur Masengi.
Hi. Amir Liputo SH, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Kota Manado di bidang infrastruktur diantaranya, penyelesaian Ringroad 3 dan Boulevard 2 bagian dari Manado Outer Ringroad agar secepatnya diselesaikan. Kemudian masyarakat Bumi Nyiur dan Taas mengeluhkan dampak pembangunan Ringroad. Minta perhatikan sungai bagian dari lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup. Bangun pemecah ombak di bibir pantai karena telah terjadi abrasi.
“Selanjutnya pembuangan limbah rumah-sakit. Konektivitas jalan provinsi dan nasional. Instansi terkait memperhatikan hak masyarakat kena pembebasan lahan. Bak air di atas Sindulang milik Pemprov minta dikelola masyarakat,” jelas Liputo.
Pdt. Meiva Lintang STh dari Dapil Nusa Utara menyoroti harga BBM di Kabupaten Kepulauan Sitaro sempat melonjak hingga Rp.30.000. “Harga minyak di Sitaro sampai 30 ribu. Ini bukan hoax. Pemerintah harus bangun fasilitas agar harga minyak dan LPG stabil,” tandas Meiva Lintang.
Hal lain diangkat Meiva Lintang adalah gaji guru di daerah perbatasan sering terlambat, jalan perkebunan rusak parah, aspirasi kampus Polnustar dijadikan pilot project, serta keluhan masyarakat turunnya harga komoditi unggulan pala. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah pasti mudah untuk memperjuangkan tapi instansi terkait harus koordinasi baik,” tukas Lintang.
Wagub Steven Kandouw mewakili Gubernur menanggapi aspirasi reses mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna merupakan konsistensi dan eksistensi tugas anggota DPRD yang mampu menjalin koordinasi dan sinergitas positif mengawal visi dan misi pembangunan di Sulawesi Utara. Pemprov Sulut memberikan perhatian serius pasti menindaklanjuti aspirasi reses anggota DPRD.
“Semua kewenangan dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota kami perhatikan. Perundang-undangan yang baru jelas saling koordinasi termasuk menindaklanjuti hasil reses. 2019 ini kerja semakin maksimal. Soal disparitas harga BBM karena ombak besar kapal pengangkut BBM tidak bisa merapat. Tapi sekarang sudah stabil,” terang Kandouw.
Ketua DPRD Andrei Angouw memberi apresiasi atas konsistensi Pemprov Sulut melaksanakan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya merupakan komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.
Turut hadir, Sekprov Edwin Silangen, Forkompimda, pimpinan pejabat instansi vertikal, pejabat SKPD dan masyarakat umum dan Insan pers.
(Ardybilly)
