JAKARTA – (24/08/2018) Direktur LKAK (Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan) Viktus Murin, memuji sikap Idrus Marham yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial, sebagai keteladanan hukum yang bertumbuh dari lingkungan elite partai politik.
Idrus Marham mengundurkan diri lantaran terindikasi terlibat kasus korupsi PLTU Riau-1, yang telah terlebih dahulu menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Enny M. Saragih yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.
Dihubungi melalui ponselnya, Jumat (24/8/2018), Viktus Murin yang juga mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) menilai sikap Idrus Marham itu elegan dari konteks membangun budaya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Terlepas dari beliau bersalah atau tidak secara hukum, ini teladan hukum yang bagus bagi elite-elite parpol, khususnya bagi Partai Golkar,” tegas Viktus Murin.
Mantan jurnalis Pos Kupang di NTT, dan sejumlah media ibukota periode 1990-an ini mengatakan, dengan pengunduran diri ini, Idrus Marham menjaga martabat jabatan menteri yang sebelumnya melekat pada dirinya.
“Lebih dari itu, beliau telah berikhtiar untuk tidak memberikan beban psiko-politis bagi kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Dengan langkah itu, publik tidak lagi menghubungkan kabinet Jokowi-JK dengan indikasi korupsi di tubuh kabinet. Sikap Idrus Marham mesti dipandang sebagai keteladanan hukum yang bagus,” tegas Viktus.
Menurut Viktus, sikap Idrus Marham yang mundur dari kabinet sekaligus dari kepengurusan di DPP Partai Golkar, semakin menunjukkan kematangan Partai Golkar dalam menumbuhkan budaya pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Secara psiko-politis tentu saja Partai Golkar sangat mungkin terguncang, tetapi hikmahnya justru besar karena elite Partai Golkar telah berkontribusi membangun budaya politik bersih dalam tubuh pemerintahan,” pungkas Viktus (4RL)
