BITUNG – Buntut dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan pekerja di sejumlah Perusahaan yang bergerak dibudang Perikanan, Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Kota Bitung, akan menggelar aksi Demo dibeberapa titik. Hal ini ditegaskan oleh Ketua FSP RTMM SPSI Kota Bitung, Estephanus Sidangoli, Kamis (2/2).
“Aksi Demo yang akan digelar pada tanggal 7 Pebruari, adalah bagian dari perjuangan para pekerja untuk menuntut Hak-nya, kaedilan bagi kaum pekerja harus ditegakkan, pekerja jangan hanya menjadi korban Kebijakan Pemerintah,” tegas Sidangoli. Ia melanjutkan, khusus dibulan Januari tahun 2017, sudah ada ribuan karyawan yang di-PHK oleh sejumlah perusahaan perikanan yang ada di Kota Bitung.
Alasan PHK, karena perusahaan sudah tidak ada produksi alias pailit. Ini semua karena kebijakan pemerintah pusat dibidang perikanan terkait dengan Ilegal Fishing, pada akhirnya pekerja harus menerima imbasnya.
Seharusnya untuk mencegah ilegal fishing, perketat pengawasan di laut, sehingga tidak ada hasil laut yang dibawah lari keluar negeri. Yang terjadi saat ini justru sangat keliru, pada akhirnya masyarakat kecil harus kehilangan pekerjaan.
“Terjadi kerancuan di negara ini, disatu sisi Pemerintah pusat memacu semua sektor untuk melakukan percepatan pembangunan, sementara disisi lain terjadi pelemahan ekonomi dimana sejumlah perusahaan perikanan yang besar tutup akibat kebijakan pemerintah pusat, imbasnya masyarakat yang kena getahnya, kehilangan pekerjaan, masa depan anak-anak menjadi suram karena sudah tidak ada biaya hidup,” jelas Sidangoli dengan nada sedih.
Bayangkan saja jika 5.000 pekerja sudah kehilangan pekerjaannya. Sedangkan saat ini biaya hidup meningkat, untuk makan sehari-hari saja diambil angka terendah buat 3 orang dalam 1 keluarga (Ayah, Ibu dan 1 anak) Rp. 50.000.- berarti dalam 1 bulan Rp. 1.500.000.- yang harus dikeluarkan khusus makan belum biaya jajan disekolah dan lain-lain.
Kalau sudah di PHK, bagaiman nasib mereka..?? Kondisi ini bisa mengakibatkan terjadinya kerawanan sosial dimasyarakat, angka kriminal pasti meningkat.
Dan juga 5.000 pekerja jika 1 pekerja membelanjakan 1 juta per bulan, berarti ada 5 Milyar uang yang berputar di Kota Bitung, kalau sudah di-PHK ada 5 Milyar hilang. “Ini semua berimbas pada perekonomian Kota Bitung, terjadi pelemahan ekonomi.
Kondisi ini harus segara disikapi dengan bijaksana oleh Pemerintah, harus ada langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan PHK di Kota Bitung,” katanya. (JO)
