MANADO – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mengupayakan para kadernya menjadi contoh dan panutan yang baik bagi masyarakat. Termasuk agenda reses para politisi PSI yang duduk sebagai anggota DPRD diharuskan untuk transparan dan mengikuti aturan partai.
“Wajib hukumnya anggaran negara harus diketahui publik, karena itu termasuk uang rakyat. Jadi setiap politisi PSI diwajibkan mempublish anggaran milik negara termasuk kegiatan reses,” kata Sekretaris DPW PSI Sulut, Nurjannah Seliani Sandiah.
Nurjannah mengatakan, anggaran reses setiap legislator PSI diketahui oleh partai, sehingga menurut dia, partai menetapkan aturan dalam penyelenggaraan reses setiap kader PSI.
“Pada dasarnya transparansi itu wajib untuk setiap partai karena masyarakat punya hak mengetahui setiap anggaran negara dan itu diatur dalam UU. Di PSI, kami selalu melakukan itu, apapun jenis anggarannya,” kata Nurjannah.
Selain anggaran reses, menurut Nurjannah, legislator PSI juga dilarang menggunakan Pin emas, berangkat ke luar negeri, dan beberapa kewajiban DPRD lainnya yang menggunakan uang rakyat.
“Termasuk dalam reses, jika ada uang sisa, harus dikembalikan, jangan digunakan untuk keperluan pribadi,” kata Nurjannah.
Selain itu, Ia juga mengungkapkan kinerja dari para legislator PSI juga terus dinilai, jangan hanya menerima gaji buta dan tidak melakukan apa-apa bagi masyarakat.
“PSI adalah partai yang sangat ketat. Tidak boleh menyeleweng, jika terbukti PAW adalah sangsinya,” Pungkasnya. (Auddy Manoppo)
