JAKARTA – Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, kali ini pembahasan APBD DKI Jakarta tepat waktu. Tanpa kegaduhan dan kontroversi, itulah situasi yang terjadi dalam pembahasan sampai pengesahan APBD di Ibu Kota negara.
Gaya pendekatan yang cool dari PLT Gubernur Soni Sumarsono tentu tidak bisa dikesampingkan. Ada pujian, ada juga kritikan yang muncul.
Kritikan diantaranya datang dari Ahok yang lagi cuti karena ikut Pilkada melontarkan kritikan cukup pedas. Ahok menilai apa yang sudah disusunnya di rombak oleh PLT. Sampai Ahok menilai Sumarsono tidak cocok dipanggil PLT tapi gubernur saja, karena melaksanakan kebijakan seperti Gubernur definitif.
“Panggil saja Gubernur, bukan PLT lagi. Seorang PLT apakah dapat menandatangani APBD saya tidak tahu, karena itulah saya menggugat ke MK,”ujar Ahok, dalam beberapa kesempatan kepada media.
Namun, sebenarnya kritikan Ahok ke Sumarsono bukan kali ini saja. Soal dana Bamus Betawi, pembatalan lelang beberapa proyek yang belum lewat pembahasan APBD dengan DPRD, juga rencana perombakan birokrasi bulan Januari nanti tidak luput dari sengatan Ahok.
Di lain pihak Sumarsono merasa dan yakin tidak melanggar aturan.”Semua berjalan sesuai mekanisme. Tidak mungkin saya melakukan kebijakan melanggar aturan,”tandas mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini.
Dalam penyusunan APBD tidak ada perombakan, hanya ada beberapa perubahan sedikit, itu juga berdasarkan aspirasi masyarakat ke DPRD.
Menyangkut dana hibah Bamus Betawi, itu justru tertata dalam APBD 2016. “Ada beberapa penyesuian dalam APBD sehingga mengalami kenaikan dari 68 trilyun menjadi 70 trilyun sekian. Salah satu perubahan yakni pada pembelian gerobak motor, juga ada beberapa item lain. Itu bukan perombakan. Kalau perombakan ada minimal 50 persen berubah,”jelas Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Sementara itu sikap Ahok yang doyan melakukan kritikan dinilai beberapa pihak kurang elok dan aneh. Apalagi semasa gubernur Ahok malah sering naik pitam bila dikritik dan sering bicara diluar kontrol.
“Ahok ini harusnya bersyukur, karena pembahasan APBD kali ini tepat waktu, tanpa kegaduhan. Prestasi ini justru belum pernah di capai Ahok. Itulah kemampuan leadership, komunikasi dari Sumarsono. APBD tepat waktu, sesuai aturan malah dikritik, dicurigai inikan aneh. Kan dasar hukumnya ada yaitu permendagri nomor 74 tahun 2014. Soal nanti hasil di MK, itu hal nanti,” ujar Nikson Gans Lalu, SH.MH dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI).
Nikson menambahkan, Ahok seperti tidak menyadari bahwa kegagalan penyusunan APDB bersama DPRD ketika Ahok gubernur harusnya jadi pembelajaran. “Waktu itu kan Kemendagri yang akhirnya menyelesaikan. Ya. Pak Soni karena beliau Dirjen Otda,” kata mantan Sekjen DPP GAMKI yang juga pengacara ini.
Di pihak lain kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia Reza Hariyadi menilai gaya komunikasi Ahok sangat buruk dan tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Selain itu seringnya Ahok mengkritik Sumarsono malah bisa menghadirkan persepsi negatif publik, apa itu murni atau ada kepentingan besar yang tidak terlihat.
“Publik justru akan bertanya-tanya kenapa pak Ahok rajin mengawasi langkah Pak Soni. Apa mungkin karena ada kepentingan kolega yang terusik,”ungkap Hariyadi. Ahok menurutnya sebaiknya konsentrasi pada Pilkada dan status yang sedang bergulir. “Konsen saja pada pilkada dan status hukum. Soal kebijakan PLT jangan terlalu dicampuri,” kata Reza dosen di beberapa perguruan tinggi. [dl]
