Jakarta – (4/9/2019). Eksponen Muda Lintas Iman (Emli – Indonesia) menilai pemerintah perlu membentuk Task Force (gugus tugas) guna penyelesaian konflik yang terus berulang di Tanah Papua.
Sekretaris EMLI-Indonesia Viktus Murin, mengatakan gugus tugas diperlukan guna meningkatkan partisipasi warga Papua dalam meredakan konflik yang terus berulang.
“Tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah Papua kecuali masyarakat Papua sendiri dengan kerja sama pemerintah pusat,” ucap Viktus dalam pembicaraan lewat sambungan telepon Rabu (4/9/2019).
Viktus yakin para pemimpin komunitas lokal memahami betul masalah mendasar di Papua. Lewat gugus tugas akan terjalin kemitraan intensif dengan pemimpin umat beragama di Papua, seperti
Sinode Gereja, Keuskupan, Majelis Ulama Indonesia, pemimpin dan para tokoh adat serta pemimpin formal seperti pemerintah. Tak kalah penting adalah pemimpin lokal yang sering berkomukasi langsung dengan masyarakat akar rumput.
“Peran aktif pemimpin komunitas lokal Papua, diharapkan menyatukan semua komponen masyarakat Papua, menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat yang mungkin selama ini tidak muncul dalam tataran elit pemimpin formal, “kata mantan Sekjen Presidium GMNI dan tenaga Kemenpora di masa Adhiyaksa Dault.
Sebelumnya dalam konferensi pers Emli – Indonesia, Minggu (1/9/2019) Ketua Umum Gerakan Papua Muda Indonesia Roger Melles mengatakan, selama ini keharmonisan antar pemeluk agama di Papua cukup kuat. Gugus tugas dapat lebih mempererat jalinan persaudaraan antar umat beragama di Papua karena ada komunikasi yang berkesinambungan.
“Kami punya pandangan ‘satu tungku, tiga batu. Dalam tiga orang bersaudara bisa ada tiga keyakinan yang berbeda. Urusan agama sudah beres di Papua,” jelas Roger.
Aktivis Emli – Indonesia lainnya Donny Lumingas yang juga Sekjen DPN Front Nasionalis Soekarnois mengatakan, lewat gugus tugas kesenjangan informasi antar pemimpin formal dan tokoh lokal akan makin terkikis. Masyarakat di akar rumput akan mendapat yang benar terhadap program dan setiap kejadian yang ada di Papua dan Papua Barat.
“Kesenjangan informasi bisa tidak bisa di anggap remeh, karena bisa membuat masyarakat keliru dalam bersikap tentang pembangunan di Papua, “tandas Lumingas yang juga mantan Sekjen Presidium GMNI.
Koordinator EMLI-Indonesia Adhyaksa Dault menekankan, pentingnya pembinaan gugus tugas secara terus-menerus agar konflik di Papua tidak terulang di kemudian hari.
Gugus tugas menurut mantan Ketua DPP KNPI dan Ketua Kwarnas Pramuka ini, tidak hanya di perlukan saat ini, tapi untuk jangka panjang bisa menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat dan Pemerintah Papua.
Bahkan gugus tugas juga bisa di terapkan di daerah lain di Indonesia dalam mengatasi kesenjangan informasi antar pemerintah dan masyarakat.
“Kita semua cinta Papua, cinta Indonesia. Jangan sampai ada yang mencipratkan lagi api kebencian. Pendekatan keamanan, upaya formal, penting sekali di barengi dengan pendekatan dialog, komunikasi yang melibatkan elemen yang sangat paham kondisi lokal Papua,” ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu itu masa Presiden SBY. (rl16).
