Home » News » Politik & Pemerintahan » Walikota GSVL, “Ombudsman Nilai SKPD Manado ‘Kuning'”
Rental Mobil Murah di Manado

Walikota GSVL, “Ombudsman Nilai SKPD Manado ‘Kuning'”


omb
JAKARTA – Memenuhi undangan Ombudsman RI,  Dr. GSVL Lumentut mewakili Pemerintah Kota Manado turut menghadiri kegiatan yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta kemarin hari (8/12).  Dari hasil penilaian yang didapat untuk kinerja SKPD-SKPD berada pada ‘zona kepatuhan kuning’.  WALIKOTA Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA menegaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado harus bekerja optimal dalam meningkatkan kinerjanya.

Acara ini juga diserahkan Penghargaan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan dihadiri sejumlah Gubernur dan walikota/bupati se Indonesia.

omb2
Walikota Dengan Kepala Ombudsman Sulut Helda Tirayoh, SH

“SKPD kita perlu dipacu kinerjanya agar lebih semangat bekerja dan lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sepulang nanti dari acara ini, saya akan melakukan evaluasi sekaligus memberikan motivasi kepada para pejabat agar lebih optimal dalam bekerja melayani masyarakat.

Khususnya ada sejumlah SKPD di jajaran Pemkot Manado, yang memiliki tingkat pelayanan yang dibawah rata-rata, ” beber Walikota GSVL, saat menghadiri Penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Jakarta, Rabu (8/12) kemarin sore  di Hotel Borobudur. Menurutnya, sebagai aparatur pemerintah, pelayanan publik harus menjadi prioritas. Sehingga, apa yang diharapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 akan tercapai.
“Saya akan pacu kinerja SKPD agar lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan publik. Jangan hanya ‘ABS’ Asal Bapak Senang,” tandas Walikota GSVL.
Dalam acara yang dilaksanakan Ombudsman RI dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, Walikota GSVL atas nama Pemkot Manado menerima Raport atas capaian kinerja pelayanan publik yang di survey dari beberapa SKPD oleh Tim Ombudsman.


omb3

Dan diantara SKPD yang dinilai dan memiliki pelayanan publik dibawah rata-rata alias mengecewakan, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (rekomendasi bantuan benih ikan/rekomendasi surat izin penangkapan ikan dan usaha perikanan), Dinas Pertanian (ijin rumah potong hewan/ijin usaha peternakan), dan Dinas Sosial (izin pendirian panti sosial/ijin operasional pendirian organisasi sosial).

Pasalnya, jika kinerja SKPD lamban akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, tingkat kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ikut berpengaruh termasuk penilaian yang dilakukan Ombudsman sebagai lembaga negara.
Apalagi, mulai tahun 2017 sesuai instruksi Presiden, SKPD akan dirampingkan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.


omb4

banner-natal-pemprov1024

Tentang Redaksi

seputarsulut.com memberikan kesempatan kepada anda yang ingin mempublikasikan berita/kejadian yang ada disekitar anda. Selain itu, Kami juga akan akan membantu mempromosikan usaha anda baik melalui seputarsulut.com maupun lewat situs jejaring sosial yang kami kelolah. Ayo berbagi informasi seputar sulawesi utara lewat facebook, Google+ atau anda bisa follow akun kami di twitter

Lihat juga

Kendalikan Harga daging Sapi, DPKP Larang Sembelih Sapi Betina Produktif

Manado. – Dalam mengendalikan Harga Daging sapi, Pemerintah kota Manado melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Silahkan jawab pertanyaan sebelum mengirimkan komentar: