Home » News » Politik & Pemerintahan » E-MC : “KPU BAWASLU Sandera Parpol”
Rental Mobil Murah di Manado

E-MC : “KPU BAWASLU Sandera Parpol”

Nasrullah dan Jhon Suak

JAKARTA – Sudah seminggu lamanya pendaftaran parpol di KPU berakhir, dan sampai saat ini KPU belum juga  mengeluarkan Berita Acara sebagai basis hukum backup checklist di masa pendaftaran.  Ini berarti KPU sengaja melakukan penyanderaan terhadap parpol yang tidak lolos di fase pendaftaran untuk menunggu 4 bulan lamanya atau tepatnya 17 feb 2018 bersengketa proses di BAWASLU.  Beberapa catatan kecil diberikan oleh  Nasrullah Ketua Electoral Management & Constitution (E-MC)dan Direktur E-MC Sulut Jhony Suak.

KPU menganggap fase pendaftaran adalah pemenuhan kelengkapan persyaratan yang  wajib dijalankan parpol, sehingga parpol yang tidak lengkap persyaratannya tidak  dapat diproses lebih lanjut dalam penelitian.  Alasannya, bahan apa yang akan diteliti, jika tidak diberi bahan oleh parpol.  Oleh sebab itu, saat ini KPU hanya meneliti Parpol yang lolos di fase pendaftaran saja.

Konsekuensinya, hanya parpol yang lolos dimasa pendaftaran yang akan dimuat dalam berita acara hasil verifikasi/penelitian administrasi , mengapa? Karena yang  diteliti hanyalah yang lengkap Berita Acara (BA), perbaikan verifikasi administrasi BA, verifikasi faktual dan BA perbaikan verifikasi  faktual.  Barulah dalam penetapan parpol sebagai peserta pemilu pada tangal 17 Februari 2018 produk hukumnya keputusan.

Sebenarnya dalam tahapan verifikasi parpol untuk mjd peserta pemilu di ranah KPU, terdpt dua fase penentu utama kepesertaan parpol, yaitu fase pendaftaran dan fase penelitian. Kedua fase ini terintegrasi satu kesatuan, shg tdk boleh ada diskriminasi pemberlakuan parpol dlm mencari keadilan. Ruang upaya hukum terhadap  segala hal yang menyumbat hak konstitusional parpol (yg jg mrp refresentasi rakyat), wajib tersedia. Di fase penelitian KPUsudah cerdas mengantisipasinya dengan menerbitkan berita acara. Sementara di fase pendaftaran tidak ada. Hanya checklist, dan KPU paham dengan  checklist parpol tidak dapat  mengajukan sengketa proses ke BAWASLU.

Politik hukum lahirnya sengketa proses pemilu, berawal ketika semua persoalan proses pemilu berakhir di Mahkamah Kosntitusi, padahal Konstitusi hanya memberi kewenangan kepada MK untuk  menangani perselisihan hasil pemilu. Mesk dalam  perkembangannya MK mempraktekkan hal subtantif bahkan masuk dalam ranah TSM (terstruktur, sistematis dan massif).

Kedua, karena alasannya semua proses pemilu berujung di MK, dibuatlah seperti kuasi yudisial (semacam Arbitrase) untuk  menyelesaikan persoalan2 kepemiluan di internal penyelenggara pemilu. Maksudnya penyelenggara pemilulah yang lebih paham terkait proses-proses pemilu.Sehingga diberikanlah kepada BAWASLU untuk menangani Proses ajudikasi tersebut.

Ketiga, karena proses pemilu itu cepat, maka ia butuh penyelesain yang cepat pula. Penanganan pelanggaran yang menjadi  domain BAWASLU dalam menegakkan hukum pemilu (pelanggaran etik, pidana dan adminitrasi) bukan satu-satunya yang dijadikan tumpuan, melainkang proses ajudikasi pemilu yang dibutuhkan.

Keempat, secara yuridis, amanat Pasal 22E ayat (5) “pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.(Oleh MK memaknai, huruf k,p dan u kecil adalah penyelenggara pemilu dimana asas-asas penyelenggara pemilunya sama, sehingga kedudukan KPU dan BAWASLU sama sebagai penyelenggara pemilu (mohon koreksi jika salah)).

Pasal ini dapat dimaknai, bahwa seluruh persoalan-persoalan pemilu sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara pemilu termasuk di dalamnya sengketa pemilu. Pengecualiannya, khusus perselisihan hasil kewenangan MK. Jadi, maunya konstitusi, selesaikan semua persoalan pemilu ini di pasal 22E dan jangan lagi geser atau bergerakkepada pasal-pasal lain, kecuali yang sdh diatur dalam konstitusi.

Dengan demikian, karena proses pemilu yang begitu cepat, butuh kecerdasan penyelenggara pemilu mengantisipasi setiap ruang dan waktu untuk dapat memberi garansi terbukanya warga negara/parpol mencari keadilan. Jadi harus ada celah upaya hukum yang sengaja diciptakan oleh penyelenggara pemilu.

Budaya penyelenggara pemilu harus memahami cara kerja yang benar. Pertama, ia harus memahami bahwa ia bekerja mewakili negara. Negara tidak boleh sewenang-wenang  terhadap  rakyatnya (maachstaats), tetapi ia harus memperlakukannya secara  manusiawi.

Sudah paham kalau hanya menerbitkan cheklist pasti tidak dapat bersengketa. Selain itu dibiarkan berlaru-larut  hingga menunggu 4 bulan  lamanya. Itupun kalau parpol yang tidak lolos ini namanya ada/terdaftar dalam keputusan KPU ttg penetapan parpol peserta pemilu. Maklum mereka tdk diteliti. Bisa jadi hanya 14 parpol (yang saat ini diverifikasi) memiliki legal standing bila ada yang tidak lolos sebagai  peserta pemilu.

Kedua, penyelenggara pemilu harus memiliki paradigma berpemilu atau berparadigma hukum pemilu. Tidak hanya ia berkedudukan mewakili negara,tetapi  ia harus menempatkan bahwa pemilu itu milik rakyat. Bukan milik KPU, BAWASLU, PEMERINTAH ! Rakyat harus diperlakukan secara terhormat, ditempatkan pada derajat yang  lebih tinggi.

Jika memahami pemilu untuk  rakyat, maka pasti produk hukum penyelenggara pemilu responsif dan progresif. Mumpung tahapan verifikasi belum terlalu jauh, segeralah mengoreksi dan mengambil kebijakan agar parpol tidak tersandera. Toh, KPU pernah mengambil kebijakan menolong sehari bg parpol yang belum  lengkap datanya.

Ketiga, sebagai  penyelenggara pemilu jauhi diri anda anda pelanggar pemilu atau jangan pernah mau ditangani oleh BAWASLU melalui penanganan pelanggaran, meski itu sifatnya administratif. Kesan publik kurang baik. Seolah- olah penyelenggara sendiri yang paling banyak melanggar. Apalagi penanganan pelanggaran biasanya yang  tau hanya yang  memeriksa dan diperiksa. Lebih baik dan lebih terhormat jika menggunakan ruang sengketa.

Pembelaannya ada, adu argumentasi, berimbang dan terbuka. Publik minimal memiliki referensi untuk mengukur dan menilai siapa sesungguhnya yang g keliru. Apalagi  sarananya ada (misal: sengketa proses), kenapa tidak didorong kesana?

Ketika Parpol menyoal persoalan ini ke ranah penanganan pelanggaran di BAWASLU, pelanggaran apanya yang  mau ditangani dalam  verifikasi parpol ini? Peraturan BAWASLU mengenai pengawasan verifikasi parpol belum  ada. Belum dikonsultasikan ke komisi II. Jd, kalau toh ada temuan bawaslu tentang kekurangan sipol, ketidaktepatan waktu, dan sebagainya  itu adalah kerja-kerja yang tidak  sistematis, tidak  terencana dan sama sekali tidak memiliki pola. Alat kerja pengawasan tidak ada, bagaimana metode pengawasan ketika verifikasi administrasi juga tidak ada. Bagaimana mau ada, perbawaslunya tidak ada!  Jadi, maaf bekerja menangani pelanggaran ini ya kesannya hanya meraba-raba.

Apalagi PERBAWASLU sengketa proses, sampai saat ini juga belum  dikonsuktasikan ke DPR, penomorannya juga belum . Saya khawatir, BAWASLU sengaja mengulur sengketa proses 4 bulan kemudian. Sengaja berlindung di balik UU. Padahal ia sendiri mengetahui bahwa pada  fase pendaftaran terdapat hak konstitusional partai yang belum memiliki celah untuk  mencari keadilan. Selain itu bawaslu juga paham bahwa harus ada perlakuan yang sama dan sangat menentukan nasib parpol menjadi peserta pemilu baik difase pendaftaran maupun penelitian dengan menerbitkan berita acara.

Tidak tuntasnya perbawaslu berarti sama saja bawaslu telah melakukan penyanderaan pemilu, dan parpol berada di dalamnya. Oleh sebab itu, penyanderaan ini tidak boleh berlarut. Segera tuntaskan perbawaslu dan konsultasi ke komisi II, dan berilah solusi-solusi brilyan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan.

banner-natal-pemprov1024

Tentang Redaksi

seputarsulut.com memberikan kesempatan kepada anda yang ingin mempublikasikan berita/kejadian yang ada disekitar anda. Selain itu, Kami juga akan akan membantu mempromosikan usaha anda baik melalui seputarsulut.com maupun lewat situs jejaring sosial yang kami kelolah. Ayo berbagi informasi seputar sulawesi utara lewat facebook, Google+ atau anda bisa follow akun kami di twitter

Lihat juga

280 Pejabat Baru Manado Dilantik Wawali

MANADO –  Isi Jabatan Kosong di Kelurahan dan Kecamatan,  atas Nama Walikota GSVL, Wawali Mor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Silahkan jawab pertanyaan sebelum mengirimkan komentar: