Home » News » Headline » GPM : “Kisruh Perikanan Bitung PR OD-SK”
Rental Mobil Murah di Manado

GPM : “Kisruh Perikanan Bitung PR OD-SK”

FB_IMG_1457245568606
Monumen Ikan Cakalang Di Kota Bitung

Bitung – Kusutnya kebijakan Perikanan di Kota Bitung mendapatkan perhatian dari generasi muda.  Gerakan Pemuda Marhaen memberikan perhatian khusus polemik yang terjadi ini.

Kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Menteri KKP Susi Pujiastuti, yang juga selaku ketua pengendali pemberantasan  ilegal fishing ini, diangap kalangan pengusaha perikanan sangat memberatkan.

Keenganan menteri Susi Pujiastuti untuk berkompromi dengan pihak industri perikanan mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian di kota Bitung.

Hein  Kojongian dari pihak HNSI Sulut sangat kecewa dengan kebijakkan Kementerian KKP yang mengeluarkan kebijakkan tanpa konsultasi dengan pihak industri perikanan.

“Tinggal 3 Perusahaan yang efektif beroperasi, sehingga ribuan karyawan terpaksa dirumahkan”,ujar pengusaha ikan ini. Menurutnya bahan ikan yang langka berdampak pabrikan tak bisa beroperasi secara optimal. Bahkan lalu harus mengimpor dari Korea dan India untuk bahan bakunya.

Salman Saelangi aktivis GPM berharap adanya titik temu dari konflik ini. “Kepentingan nelayan , industri, konsumen dan pemerintah harus sinergi agar tak ada terkesan dikorbankan”, ujar alumnus FPIK Unsrat ini.

Berty Mendur pemerhati kemasyarakatan berharap industri perikanan harus memberi keuntungan lebih bagi petani nelayan, yang mungkin selama ini kurang optimal.

Menurut Berty pemerintah jangan menyamaratakan bahwa semua kapal dan pabrikan telah melanggar dan harus ditenggelamkan bisnisnya.

Jefry Rawis tokoh pemuda nasional berharap ada rekomendasi dan solusi cepat oleh OD SK sebagai pemimpin Sulut yang baru untuk kisruh perikanan ini.

Melki Buatasik dan Steven Sumolang juga berharap agar nelayan harus sejahtera. Walau industri juga harus untung, menurut aktivis mahasiswa 98 ini.

“Jangan pengusaha eksploitasi seenaknya, lalu justru nelayan menderita, apalagi lalu, pemerintah sepertinya tak berpihak kepada kaum marhaen (nelayan)”, ujar Melki, tokoh pemuda Talaud ini yang diiakan oleh Marlon, Santo dan Edwin para aktivis GPM.

Sebagaiamana diketahui akhir bulan lalu pihak Asosiasi Perikanan Indonesia diundang hearing oleh komisi 4 DPR RI  dengan pihak Kementerian KKP untuk menyelesaikan polemik perikanan tersebut.

Hein Kojongian dan Basmi Said yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan hasil FGD di Sulut tentang rekomendasi masukkan bagi Industri Perikanan untuk solusi polemik ini.

FB_IMG_1457245621320
Asosiasi Perikanan Sulut (Kojongian dan Walukow) Dalam Hearing Dengan Komisi 4 DPR RI Di Senayan

 

 

 

 

banner-natal-pemprov1024

Tentang Redaksi

seputarsulut.com memberikan kesempatan kepada anda yang ingin mempublikasikan berita/kejadian yang ada disekitar anda. Selain itu, Kami juga akan akan membantu mempromosikan usaha anda baik melalui seputarsulut.com maupun lewat situs jejaring sosial yang kami kelolah. Ayo berbagi informasi seputar sulawesi utara lewat facebook, Google+ atau anda bisa follow akun kami di twitter

Lihat juga

DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Dalam RPJMD Tahun 2016-2021

SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Silahkan jawab pertanyaan sebelum mengirimkan komentar: